Aksi Buruh Di DPR RI Tuntut Kepastian UMP 2027 Dan Tolak PHK

Aksi Buruh Di DPR RI Tuntut Kepastian UMP 2027 Dan Tolak PHK

Aksi Buruh Di DPR RI gelombang aksi buruh sepanjang Oktober 2026 kembali menyoroti persoalan kesejahteraan pekerja Indonesia. Sejumlah serikat pekerja menyampaikan aspirasi mengenai upah minimum, kepastian kerja, serta perlindungan dari pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pada 6 Oktober 2026, sekitar 6.000 buruh yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) mendatangi Gedung DPR RI. Aksi tersebut berlangsung bertepatan dengan agenda rapat paripurna pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan. Selain menyampaikan tuntutan, perwakilan buruh juga bertemu pimpinan DPR untuk menyampaikan aspirasi.

Dalam aksi tersebut, pekerja meminta pemerintah menjamin upah layak dan kepastian hubungan kerja. Mereka juga menyoroti persoalan pekerja kontrak serta praktik alih daya atau outsourcing. Selanjutnya, buruh meminta perlindungan lebih kuat bagi pekerja platform dan kelompok pekerja rentan.

Di sisi lain, tuntutan mengenai pesangon dan pencegahan PHK sepihak turut menjadi perhatian. Buruh menginginkan perusahaan menjalankan kewajiban ketenagakerjaan sesuai peraturan. Oleh karena itu, mereka meminta pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan pelanggar hak pekerja di perkuat.

Aksi Buruh Di DPR RI Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyatakan bahwa aspirasi serikat pekerja akan ditindaklanjuti melalui pembahasan terkait. Dengan demikian, aksi tersebut menjadi salah satu saluran penyampaian tuntutan pekerja kepada lembaga legislatif.

Tuntutan Kenaikan UMP 2027 Mengarah Pada Formula Yang Lebih Berkeadilan

Tuntutan Kenaikan UMP 2027 Mengarah Pada Formula Yang Lebih Berkeadilan selain perlindungan ketenagakerjaan, penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi tuntutan utama serikat buruh. Mereka menginginkan pemerintah memberikan kepastian mengenai formula pengupahan sebelum penetapan resmi.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh mengusulkan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5–9,5 persen. Usulan tersebut di dasarkan pada inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu dalam formula pengupahan. Berdasarkan perhitungan organisasi tersebut, kenaikan rata-rata nasional di perkirakan mencapai sekitar 7,8 persen.

Aksi untuk mengawal tuntutan tersebut berlangsung bergelombang pada 15–30 Oktober 2026. Namun, pelaksanaannya lebih banyak di arahkan ke kantor gubernur karena penetapan UMP menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dengan demikian, buruh berupaya menyampaikan tuntutan langsung kepada pihak yang memiliki kewenangan menetapkan upah.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menargetkan pembahasan awal UMP 2027 selesai pada akhir November. Proses tersebut melibatkan Dewan Pengupahan Nasional dan Dewan Pengupahan Daerah. Selain itu, pemerintah akan membahas kebutuhan hidup layak sebagai salah satu pertimbangan pengupahan.

Kemnaker menyebut penetapan UMP 2027 masih mengacu pada PP Nomor 49 Tahun 2025. Aturan tersebut menggunakan variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Oleh karena itu, pembahasan formula menjadi penting agar keputusan pemerintah mempertimbangkan kondisi ekonomi sekaligus kebutuhan pekerja.

Buruh berharap penetapan upah tidak hanya mengikuti pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, daya beli dan kebutuhan hidup masyarakat pekerja juga harus di perhitungkan. Pada akhirnya, kepastian formula di harapkan menciptakan hubungan industrial yang lebih seimbang.

Pengawasan PHK Dan Pembaruan Aturan Ketenagakerjaan Menjadi Sorotan Aksi Buruh Di DPR RI

Pengawasan PHK Dan Pembaruan Aturan Ketenagakerjaan Menjadi Sorotan Aksi Buruh Di DPR RI persoalan pemutusan hubungan kerja turut menjadi perhatian dalam rangkaian aksi buruh Oktober 2026. Pekerja meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap perusahaan yang melakukan PHK. Selain itu, mereka menginginkan proses pemutusan hubungan kerja berjalan transparan dan sesuai ketentuan hukum.

Dalam tuntutannya, serikat pekerja menyoroti perlindungan pesangon bagi karyawan terdampak PHK. Mereka meminta pembayaran pesangon mengikuti ketentuan yang memberikan perlindungan lebih memadai. Dengan demikian, pekerja yang kehilangan pekerjaan tetap memperoleh hak sesuai peraturan.

Buruh juga meminta pemerintah memperbarui aturan mengenai pekerja alih daya. Menurut mereka, pembatasan jenis pekerjaan outsourcing di perlukan untuk mencegah ketidakpastian hubungan kerja. Selain itu, kejelasan status pekerja dapat membantu menjamin akses terhadap hak ketenagakerjaan.

Di sisi lain, perusahaan menghadapi tantangan berupa biaya produksi dan kondisi pasar yang berubah. Namun, persoalan tersebut tidak seharusnya menghilangkan kewajiban perusahaan terhadap pekerja. Oleh sebab itu, dialog antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah perlu di perkuat.

DPR telah menerima berbagai aspirasi serikat pekerja untuk di tindaklanjuti dalam pembahasan regulasi ketenagakerjaan. Sementara itu, pemerintah terus membahas mekanisme pengupahan bersama lembaga terkait.

Pengawasan juga perlu mencakup kepatuhan pembayaran upah, pesangon, dan jaminan sosial. Selanjutnya, pemerintah harus menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah di akses pekerja. Pada akhirnya, perlindungan ketenagakerjaan membutuhkan kerja sama seluruh pihak. Kepastian regulasi, pengawasan konsisten, dan dialog terbuka di harapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil Aksi Buruh Di DPR RI.